Serukan Demokrasi Naik Kelas, Ketum PP Muhammadiyah Ajak Masyarakat Tidak Asal Pilih

KETIK, MALANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat dewasa dalam menerima hasil Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya praktik demokrasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun rakyat harus mulai naik kelas.

Rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang memimpin bangsa selama 2024-2029. Namun kebebasan tersebut harus tetap didasari dengan landasan yang jelas.

"Kita ingin rakyat semakin dewasa dan tidak asal pilih. Soal keyakinan itu ada di setiap indovidu tapi jangan memilih karena materi, dan sebagainya. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang dewasa, demokrasi kita naik kelas dari demokrasi formalis ke sosial," ujarnya usai menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Senin (12/2/2024).

Kedewasaan tersebut juga terukur dari cara merespon hasil perolehan suara dalam Pemilu 2024. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam kontestasi politik, menang kalah menjadi hal yang umum terjadi.

"Artinya yang menang jangan jumawa dan yang kalah jangan berkecil hati. Tapi yang penting semuanya berjalan dengan konstitusional. Manakala ada problem atau komplain, kita sudah punya koridor hukum dan ada institusi yang memproses itu," sebutnya.

Menurutnya rekonsiliasi harus dijalankan untuk mencegah terjadinya perang saudara. Untuk itu Haedar berpesan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dapat berdiri tegak di atas dasar konstitusi.

"Politik kebangsaan kita perjalanannya panjang. Jangan karena Pemilu lalu kita pecah sebagai bangsa. Dinamika itu wajar dan mestinya fair, bisa dinikmati dengan gembira, kenapa harus tegang," serunya.

Tahun ini merupakan Pemilu ke-6 yang dijalani oleh bangsa Indonesia sejak masa Reformasi. Menurutnya demokrasi di Indonesia harus semakin membaik tanpa praktik kecurangan dalam bentuk apapun.

"Jangan lagi ada proses politik yang menciderai prinsip, bermartabat, dan berbasis konstitusi. Semua pihak harus menahan diri, baik yang ada di pemerintahan ataupun yang ada di masyarakat," sambung Haedar.

Memasuki masa tenang Pemilu, Haedar berpesan supaya masyarakat mentaati peraturan dengan tidak melakukan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat harus mampu menghindari 'serangan fajar' yang mencoreng etika budaya politik.

"Maka kuncinya adalah dalam hal etika, moralitas politik seluruh warga, terutama bagi kontestan politik dan seluruh pendukungnya agar tidak melakukan (kampanye) politik apapun. Serangan fajar itu sebenarnya budaya politik yang tidak bagus. Jadi hentikan jika kita ingin menjadi bangsa yang besar," tutupnya.(*)