Belum Lunasi Utang Lama, Rencana Pemkot Surabaya Tambah Pinjaman Rp 2,9 Triliun Dikecam

KETIK, SURABAYA – Rencana Pemkot Surabaya mengajukan pinjaman baru sebesar Rp2,9 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai sorotan tajam dari DPRD Surabaya.

Pasalnya, cicilan utang lama ke Bank Jatim senilai Rp 453 miliar yang sudah membengkak menjadi Rp 513 miliar pada Desember 2025 saja belum tuntas dilunasi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati,mengingatkan agar Pemkot tidak gegabah.

Menurutnya, beban utang jumbo yang sudah tercatat dalam KUA-PPAS 2026 berpotensi menekan ruang fiskal dan menghambat program kerakyatan.

“Kalau anggaran tersedot untuk cicilan pokok dan bunga, dikhawatirkan program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran, justru terbengkalai,” kata Aning, Selasa 16 September 2025.

Ia menyoroti track record APBD Surabaya yang kerap meleset dari target. Tahun 2024 misalnya, dari proyeksi Rp 11,3 triliun, realisasi hanya Rp 10 triliun.

Sedangkan tahun 2025, meski dipatok Rp 12,3 triliun, prediksi realistis hanya Rp 11,6 triliun, bahkan bisa turun menjadi Rp 10,5 triliun.

“Track record realisasi ini harus jadi warning. Apalagi belanja wajib seperti gaji pegawai, Kartu Surabaya Hebat, pendidikan, dan kesehatan saja sudah menelan Rp 10,5 triliun. Kalau cash flow tidak kuat, bagaimana mungkin membayar utang baru?” tegas Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu.

Aning juga mengkritik belum adanya roadmap jelas Pemkot dalam menangani pengangguran.

“Keluhan pengangguran masih tinggi, tapi belum ada skema maupun pentahapan yang konkret. Kalau ditambah beban utang besar, ruang fiskal untuk jaring pengaman sosial makin sempit,” ujarnya.

Karena itu, ia memastikan DPRD akan memperketat pembahasan rencana pinjaman ini.

“Apalagi nanti kalau hutang senilai 2,9 ya, yang kita khawatirkan adalah program-program prioritas kerakyatan nanti menjadi terkendala karena harus bayar pokok cicilan,” terang Politisi PKS ini.

Aning menegaskan, jangan sampai ambisi pembangunan berbasis utang justru berujung mengorbankan pelayanan dasar untuk masyarakat.

“Jangan sampai ambisi pembangunan dengan utang justru mengorbankan pelayanan dasar untuk masyarakat,” pungkasnya.(*)