KETIK, SITUBONDO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Situbondo menggelar pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) se-Kabupaten Situbondo, Minggu, 3 Mei 2026. Acara dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi partai hingga akar rumput.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Wisata Bahari Pantai Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo ini dihadiri Bupati Situbondo, pimpinan parpol, jajaran pengurus DPD, kader, serta simpatisan Partai Golkar Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur.
"Pelantikan PK menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan roda partai berjalan optimal di setiap kecamatan," jelas Ketua DPD Partai Golkar Situbondo, Yani Wijaya Baihaqi.
Lebih lanjut, Yani menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memenangkan hati masyarakat.
“Pengurus yang dilantik hari ini harus mampu menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menjalankan program-program partai secara nyata,” ujarnya.
Selain pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Rakerda yang membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan basis kader, peningkatan elektabilitas partai, hingga persiapan menghadapi agenda politik ke depan.
"Para pengurus juga didorong untuk solid, aktif, dan responsif terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat. Sinergi antar pengurus di semua tingkatan menjadi kunci dalam mewujudkan target-target politik Partai Golkar di Situbondo bisa mendulang suara 10 kursi pada pemilu mendatang," kata Yani.
Dengan pelantikan dan Rakerda ini, Partai Golkar Situbondo optimistis dapat semakin memperkuat eksistensi dan perannya sebagai partai yang dekat dengan rakyat serta siap menghadapi tantangan politik ke depan serta mampu berkolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi mengatakan, Partai Golkar harus solid dan mampu berkolaborasi dengan pemerintahan. Karena pemerintah tidak bisa berdiri sendirian.
"Legislatif dan eksekutif harus terus bersinergi dalam melayani masyarakat. Legislatif tidak boleh melakukan oposisi karena bisa mengganggu pelayanan publik. Selama program bupati pro ke rakyat, maka Partai Golkar akan full mendukungnya," jelasnya. (*)
