Tingkatkan Akurasi Data, Bapperida Situbondo Sosialisasikan Pemutakhiran DTKP

KETIK, SITUBONDO – Pemkab Situbondo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Sosialisasi Pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP), Senin 27 April 2026.

Sosialisasi yang berlangsung di Pendopo Rakyat Situbondo di hadiri Bupati Situbondo, Plt sekda, Kepala BPS, camat, kepala desa, Kepala OPD Pemkab Situbondo dan tamu undangan lainnya.

Tujuan sosialisasi pemutakhiran Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk (DTKP) ini, sebagai upaya meningkatkan akurasi data perencanaan pembangunan dan kepentingan percepatan penurunan angka kemiskinan daerah.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Naning Sugiarti, dalam sambutannya mengatakan, bahwa pemutakhiran DTKP sangat penting guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.

"Data yang akurat menjadi dasar utama dalam berbagai program bantuan dan pembangunan pemerintah. Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat memahami mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga tidak ada lagi data masyarakat yang tumpang tindih,” ujar Naning.

Selain itu, sosialisasi juga diberikan pemahaman teknis terkait pendataan serta prosedur pembaruan data secara berkala.

Pemerintah desa diharapkan aktif melakukan pendataan langsung di lapangan agar kondisi riil masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas data DTKP semakin baik sehingga program pembangunan, perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran," pungkas Naning.

Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, setiap data harus valid dan berkualitas serta mampu menampilkan data yang akurat.

"Data nasional seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat dinamis, sehingga daerah perlu memiliki data mandiri yang diperbarui secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat RT hingga kabupaten," kata Mas Rio.

Mas Rio juga mengatakan masih adanya laporan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan, di mana warga mampu justru menerima bantuan, sementara warga tidak mampu belum terakomodasi.

"Oleh karena itu, saya berharap DTKP menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut dan menjadi ujung tombak dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih adil dan merata," harap Mas Rio.

Adapun, narasumber dalam kegiatan ini, Direktur Forum Masyarakat Sipil Kebumen, Yusuf Murtiono, pencetus UU Desa, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo dan moderator Naning Sugiarti Sekretaris Bapperida. (*)